Peran profesional informasi dalam "keterbukaan informasi publik"

Informasi publik merupakan semua rekaman informasi (beragam medium) yang dimiliki oleh suatu badan publik. Undang-undang keterbukaan (UU KIP Nomor 14 Tahun 2008) bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia (HAM) Indonesia di bidang komunikasi dan informasi. 

Keterbukaan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dapat menjadi salah satu sarana  mengawasi kinerja pemerintah. Jalannya pemerintahan yang baik juga harus disertai dengan pemerintahan yang terbuka, partispasi masyarakat dalam penentuan dan pengambilan kebijakan publik serta penyelenggaraan pelayanan publik yang professional. 

Apabila tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, maka Indonesia dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Seperti apa peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Malang dan Kota Batu  dalam penyelenggaraan keterbukaan  sebagai wujud implementasi dari UU KIP Nomor 14 Tahun 2008? 

Berikut saya bagikan jurnal yang telah kami kembangkan berdasarkan kajian kualitatif:

Peran profesional informasi dalam "keterbukaan informasi publik"

Judul

The Role of Information and Documentation Management Officer in Public Information Disclosure Implementation at Local Government.

Abstrak

Currently, Indonesia adheres to an open government system. The open government system has characteristics of transparency in bureaucracy, public participation in having state, and collaboration between state components. One supporting factor is public information disclosure to the public. Policies regarding all matters relating to public information disclosure have also been regulated in Public Information Disclosure Act Number 14 Year 2008. This act has also been stated that every Public Agency is obliged to form Information and Documentation Management Officer (IDMO). IDMO is an officer responsible for managing public information in a public agency. This study was descriptive research with a qualitative approach that was located in two local governments which were Malang City and Batu City. The study result concluded that IDMO of Malang City Government and Batu City Government had been guided by Public Information Disclosure Act Number 14  Year 2008 in carrying out their duties and responsibilities. However, not all of the public information in the scope of Malang City Government and Batu City Government could be available because of the existence of several institutions or public agencies that were still closed. There were still many people who did not know the functions and the role of IDMO. The researcher recommended to the IDMO of Malang City Government and Batu City Government that they should make firm action to public institutions that were still closed. Then, routinely hold socialization about IDMO and information disclosure to the public. Thus the public would know more about the functions and role of IDMO..

Kata kunci

Information disclosure, information management, public agencies, local governmentKeterbukaan informasi publik, pengelolaan informasi, instansi publik, pemerintah daerah

Unduh jurnal: 

Via Atlantis press: The Role of Information and Documentation [...]
Via Researchgate: The Role of Information and Documentation  [...]
Gani Nur Pramudyo
Gani Nur Pramudyo Halo saya Gani! Saya blogger yang menginspirasi melalui tulisan, peneliti metadata, dan long-life learner. Keperluan narasumber, silakan hubungi saya.

Posting Komentar untuk "Peran profesional informasi dalam "keterbukaan informasi publik""