Beranda / Info Today

Penerimaan PPPK Pustakawan 2023

by Gani Nur Pramudyo Posting Komentar

Lowongan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk Pustakawan telah dibuka mulai 7 September 2023. PPPK merupakan pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat oleh pemerintah. PPPK berbeda dengan PNS, karena memiliki masa jabatan lebih panjang atau 60 tahun. Sedangkan masa jabatan PNS selama 58 tahun. Lihat juga Lowongan CPNS Perpustakaan 2023

PPPK Pustakawan telah dibuka di beberapa instansi daerah ataupun pusat. Beberapa formasi pustakawan ditempatkan di Kementerian, perpustakaan nasional, dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi dan kota/kabupaten, serta pemerintah daerah setempat. 

Adapun kualifikasi lulusan formasi Pustakawan antara lain:

  • D-III ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
  • D-III ILMU PERPUSTAKAAN
  • D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
  • D-III ILMU PERPUSTAKAAN, DAN INFORMASI ISLAM
  • D-III PERPUSTAKAAN
  • D-III PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI
  • D-III PERPUSTAKAAN ARSIP DOKUMENTASI
  • D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
  • D-III PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
  • D-III TEKNIK PERPUSTAKAAN
  • D-III TEKNIK PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI
  • S-1 ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN
  • S-1 ILMU PERPUSTAKAAN
  • S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
  • S-1 ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ISLAM
  • S-1 PERPUSTAKAAN
  • S-1 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI
  • S-1 PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI
  • S-1 PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
  • D-III ILMU PERPUSTAKAAN DAN ILMU KEARSIPAN 
  • D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
  • D-III INFORMASI, PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
  • D-III PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI 
  • D-III PERPUSTAKAAN ARSIP DOKUMENTASI 
  • D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 
  • D-III PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 
  • D-III PFRPUSSTAKAAN INFORMASI DAN KEARSIPAN
  • D-III PERPUSTAKAAN, INFORMASI, DAN KEARSIPAN

Adapun pelamar dapat melihat dan mendaftar formasi pustakawan melalui laman resmi https://sscasn.bkn.go.id/beranda. 

Sedangkan jadwal rekrutmen PPPK Pustakawan dimulai pada 7 September s.d. 11 Oktober 2023. Adapun penutupan pendaftaran dapat dilihat melalui perubahan jadwal seleksi.

Penerimaan PPPK Pustakawan 2023

Adapun lowongan PPPK Pustakawan yang telah dibuka sebagai berikut.

Perpustakaan Nasional RI

  1. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI - PUSAT BIBLIOGRAFI DAN PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 7
  2. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN, PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH DAN PERGURUAN TINGGI PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 5
  3. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN, PUSAT PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN KHUSUS PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 5
  4. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI - PUSAT JASA INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN PENGELOLAAN NASKAH NUSANTARA PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 5
  5. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI UPT PERPUSTAKAAN PROKLAMATOR BUNG HATTA PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 4
  6. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 4
  7. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI - DIREKTORAT DEPOSIT DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 3
  8. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI PUSAT DATA DAN INFORMASI PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 3
  9. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI SEKRETARIAT UTAMA - BIRO HUKUM, ORGANISASI, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 2
  10. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN, DIREKTORAT STANDARDISASI DAN AKREDITASI PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Khusus Tidak 7,62 - 7,97 2
  11. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN JASA INFORMASI, PUSAT PRESERVASI DAN ALIH MEDIA BAHAN PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 2
  12. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN, PUSAT ANALISIS PERPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA BACA PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 1
  13. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Perpustakaan Nasional RI PUSAT PEMBINAAN PUSTAKAWAN PPPK Teknis Umum Tidak 7,62 - 7,97 1

Arsip Nasional Republik Indonesia

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP PPPK Teknis Umum Tidak 7,86 - 8,33 2

Badan Informasi Geospasial

  1. AHLI PERTAMA - ARSIPARIS DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL - PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL PPPK Teknis Khusus Tidak 6 - 8 1
  2. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL PPPK Teknis Umum Tidak 6 - 8 1
  3. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GEOSPASIAL PPPK Teknis Umum Ya 6 - 8 1

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

  1. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 101
  2. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 57
  3. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 42
  4. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 41
  5. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 28
  6. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 25
  7. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 23
  8. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 19
  9. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 15
  10. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 15
  11. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 11
  12. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 8
  13. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 8
  14. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH) PPPK Teknis Umum Tidak 3,51 - 9,33 5
  15. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 2
  16. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  17. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  18. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  19. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  20. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  21. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  22. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  23. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1
  24. AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN) PPPK Teknis Penyandang disabilitas Ya 3,51 - 9,33 1

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

  1. AHLI PERTAMA - ARSIPARIS SEKRETARIAT UTAMA PPPK Teknis Khusus Tidak 5,89 - 8,29 3
  2. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PPPK Teknis Khusus Tidak 5,89 - 8,29 2
  3. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN PUSAT DATA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT PPPK Teknis Umum Tidak 5,89 - 8,29 1

Badan Pengawas Obat dan Makanan

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN PPPK Teknis Umum Ya 8,1 - 10 1

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

  1. AHLI MUDA - PUSTAKAWAN BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA PPPK Teknis Umum Tidak 10 - 11 1
  2. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA PPPK Teknis Umum Tidak 9 - 10 1
  3. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PPPK Teknis Umum Tidak 9 - 10 1

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

  1. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  2. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  3. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  4. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  5. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Pedesaan PPPK Teknis Umum Tidak 5,5 - 6,8 1
  6. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  7. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  8. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PPPK Teknis Umum Tidak 5,5 - 6,8 1
  9. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  10. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  11. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  12. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  13. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PPPK Teknis Umum Tidak 5,5 - 6,8 1
  14. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
  15. AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PPPK Teknis Khusus Tidak 5,5 - 6,8 1
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  1. AHLI PERTAMA - PERENCANA BADAN GEOLOGI - PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI PPPK Teknis Khusus Tidak 8,87 - 15,59 2
  2. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BADAN GEOLOGI - BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN PPPK Teknis Umum Tidak 8,87 - 15,59 1
  3. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BADAN GEOLOGI - PUSAT SURVEI GEOLOGI PPPK Teknis Umum Tidak 8,87 - 15,59 1

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

AHLI PERTAMA - ARSIPARIS Bagian Rumah Tangga dan Pengadaan, Biro Umum PPPK Teknis Umum Tidak 7,91 - 8,62 1

Kementerian Luar Negeri

  1. AHLI PERTAMA - ARSIPARIS Kementerian Luar Negeri PPPK Teknis Khusus Tidak 5,78 - 10,01 22
  2. Kementerian Luar Negeri AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Kementerian Luar Negeri PPPK Teknis Umum Tidak 5,78 - 10,01 2
  3. Kementerian Luar Negeri AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN Kementerian Luar Negeri PPPK Teknis Khusus Tidak 5,78 - 10,01 1

Kementerian Pemuda dan Olahraga

  1. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM PPPK Teknis Umum Tidak 3,4 - 6,9 1

Kementerian Perdagangan

  1. AHLI MUDA - PUSTAKAWAN SEKRETARIAT JENDERAL PPPK Teknis Umum Ya 8,3 - 8,8 1
  2. Kementerian Perdagangan AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN SEKRETARIAT JENDERAL PPPK Teknis Umum Ya 7,5 - 8,1 1

Pemerintah Kab. Bandung

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI BANDUNG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP , BIDANG PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA NASKAH KUNO PPPK Teknis Khusus Tidak 2,97 - 3,1 1

Pemerintah Kab. Bangka Barat

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI BANGKA BARAT , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PPPK Teknis Khusus Tidak 2,5 - 3,5 1

Pemerintah Kab. Banjar

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PPPK Teknis Umum Tidak 2,97 - 5 4

Pemerintah Kab. Bekasi

  1. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Khusus Tidak 4,75 - 5,64 1
  2. Pemerintah Kab. Bekasi AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Khusus Tidak 4,75 - 5,64 1

Pemerintah Kab. Cirebon

  1. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI CIREBON , DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Khusus Tidak 2,97 - 4 1
  2. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI CIREBON , DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Umum Tidak 2,97 - 4 1

Pemerintah Kab. Gunung Mas

  1. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB.GUNUNG MAS PPPK Teknis Khusus Tidak 2,97 - 3,87 1
  2. AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB.GUNUNG MAS PPPK Teknis Umum Tidak 2,97 - 3,87 2

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERPUSTAKAAN , BIDANG PERPUSTAKAAN PPPK Teknis Khusus Tidak 2,97 - 5 1

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI KAPUAS HULU, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, BIDANG KEARSIPAN PPPK Teknis Khusus Tidak 4,11 - 4,53 1

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PPPK Teknis Khusus Tidak 2,9 - 3,2 2

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur

AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PPPK Teknis Umum Ya 2,97 - 6,67 1
AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PPPK Teknis Umum Tidak 2,97 - 6,67 1

Selengkapnya: 

List lowongan PPPK Pustakawan 2023

Berikut daftar / list lowongan PPPK Pustakawan di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten se-Indonesia.

Unduh formasi PPPK perpustakaan 2023

Unduh dokumen kumpulan formasi CASN 2023 untuk Lulusan D3, S1, S2, S3 Ilmu Perpustakaan

Catatan

Demikian informasi pendaftaran mengenai PPPK Pustakawan yang telah dibuka. Informasi ini akan diperbarui. Data diperbarui tanggal 28/09/2023 pukul 15.10 WIB.

Arsip: DAFTAR KEBUTUHAN PPPK PUSTAKAWAN SE-INDONESIA 2022

Sumber:

Badan Kepegawaian Negara (2023) ASN Karier dalam https://sscasn.bkn.go.id/alur diakses pada 19 September 2023 pukul 03.35
Badan Kepegawaian Negara (2023) ASN Karier | ALur dalam https://sscasn.bkn.go.id/ diakses pada 19 September 2023 pukul 03.35

Gani Nur Pramudyo
Gani Nur Pramudyo Halo saya Gani! Saya blogger yang menginspirasi melalui tulisan, peneliti metadata, dan long-life learner. Keperluan narasumber, silakan hubungi saya.

Posting Komentar untuk "Penerimaan PPPK Pustakawan 2023"

Untuk pembaca blog Ganipramudyo.web.id, Feel free to ask!